Kemanusiaan Ah Humanisme Macam Macam Saja
Oleh A. Kohar Ibrahim    Sabtu, 25 April 2009 14:36    PDF Cetak E-mail
Penilaian Pengunjung: / 0
KurangTerbaik 

Kemanusiaan Ah Humanisme Macam Macam Saja
SPBB (11)
Oleh : A. Kohar Ibrahim

BUKTI bukti cukup banyak yang menunjukkan bahwa soal apresiasi mengapresiasi aktivitas-kreativitas itu tak lepas dari kepentingan yang bersangkutan. Yang ragam macam sangkut- pautannya. Apakah bersifat individual atau kolektip, kalangan, lingkungan, golongan, kepartaian, kauman, gundukan, kawanan, kroni atau klik ! Yang pada dasarnya bekaitan erat dengan kekuasaan dalama segala dimensi atau formatnya – terutama sekali kekuasaan politik.

Begitulah buktinya sangat gamblang sekali dalam soal apresiasi yang kontroversial atas aktivitas-kreativitas Pramoedya Ananta Toer. Ada yang pro ada yang kontra. Yang kontra sikap pendiriannya sangat kontras dengan yang pro. Seperti terbuktikan dalam pernyataan dari duapuluhan orang penandatangan protes atas penganugerahan Magsaysay Award kepada Pramoedya.  Salah seorang diantaranya adalah Ikranagara. Seorang pengarang yang memang menunjukkan sikap kontra-nya yang konsisten terhadap Pram. Dengan salah sebuah tulisannya yang « masyhur » berjudul : « Humanisme dan anti-humanisme » itu. Baginya, Pramoedya adalah seorang pengarang anti-humanisme, anti-kemanusiaan.

Ah, ah ! Seperti halnya isme-isme, aliran atau ajaran lainnya, humanisme atau kemanusiaan pun tak lepas dari apresiasi atau penilaian yang macam-macam saja layaknya – tak lepas dari macam-macamnya kepentingan pula ?

Ada masanya memang, sementara orang menganggap bahwa humanisme itu adalah faham atau ideologi « Barat ». Ada yang bilang sebagai ideologi « Borjuis ». Ada yang mengklaimnya sebagai « humanisme Kristen » untuk membedakannya dengan apa yang disebut « humanisme Marxis ». Dan ada masanya dalam GKI, humanisme malah nyaris « tak dikenal » lantaran pemahaman « kelas » dan « kolektivisme » secara dogmatis hingga meremehkan makna individu dalam masyarakat manusia. Bahkan kelas-kelas tertentu merasa lebih tinggi dan berkedudukan istimewa kebanding dengan kelas-kelas lainnya. Lebih jauh lagi, ada yang merasa memiliki hak-hak istimewa yang berbeda atau malah jauh berbeda dengan yang lainnya. Terutama sekali kalau sudah berkaitan dengan soal kekuasaan.

Menurut hemat saya pada dasarnya humanisme atau kemanusiaan itu cuma satu, sebagaima satunya ummat manusia di kolong langit ini. Hanya dalam perkembangan selanjutnya ummat atau masyarakat manusia itu menjadi terbagi-bagi. Terbagi-baginya terutama sekali setelah timbulnya hak pemilikan pribadi atas materi maupun immateri serta dari padanya timbul kekuasaan. Seperti bentuk-bentuk kekuasaan yang menonjol sekali pada zaman perbudakan, zaman feodalisme dan zaman kapitalisme. Dalam zaman-zaman yang layaknya sebagai zaman kemajuan dari zaman ke zaman itu pada kenyataannya terisi oleh penderitaan yang dialami bagian terbesar manusia dan hanya sebagian kecil saja yang menikmati hidup kehidupan sebagai manusia dalam kecukupan bahkan kekayaan yang melimpah ruah. Yang sebagian kecil itu adalah mereka yang dipertuan. Yakni tuan-tuan budak yang memiliki kekuasaan atas kaum budaknya yang tidak lagi dipandang sebagai manusia melainkan sebagai barang saja yang bisa dipekerjakan atau malah diperjual-belikan. Jika di zaman perbudakan yang memegang tampuk kekuasaan adalah tuan budak, maka di zaman feodal adalah kaum ningrat atau bangsawan beserta segelintir kaki-tangannya. Kaum feodal pemilik kekuasaan itu terutama sekali secara dominan menguasai kehidupan ekonomi, istimewa sekali pemilikan atas wilayah tanah pertanian. Tanah yang dikerjakan oleh kaum tani, meski seringkali tak bertanah alias sebagai buruh tani. Yang dalam perkembangan selanjutnya, ketika mulai tumbuh perindustrian, banyak kaum tani tak bertanah atau buruh tani itu banyak yang  mencari nafkah di kota-kota dimana ada perindustrian. Singkat kata : dari buruh tani pedesaan banyak menjadi buruh pabrik atau pekerja perkotaan. Di bawah perintah sang pemberi upah alias majikan kapitalis. Dalam zaman kapitalis yang dominan pun sebagian besar umat manusia hidup sengsara, sebagian lagi bisa mencapai hidup yang layak, sedangkan sebagian kecil menikmati kekayaan yang luarbiasa.

Lembaran sejarah hidup kehidupan manusia dari zaman ke zaman penuh jalinan suka-duka yang luarbiasa. Disebabkan oleh terbagi-baginya ummat manusia dalam berbagai bidang dan kedudukan sosialnya dengan kepentingannya masing-masing. Untuk kepentingan mana sering terjadi arogansi sekaligus kerakusan akan kekuasaan ; sering terjadi penghinaan, penghisapan dan penindasan sewenang-wenang. Sehingga untuk hidup menghidupi diri pribadinya sajapun manusia mesti melakukan perjuangan yang keras demi membaskan diri dari belenggu penderitaannya – perjuangan yang luarbiasa bahkan sampai kehilangan nyawanya.

Mengingat kondisi demikianlah makna humanisme atau kemanusiaan itu menjadi penting dan karenanya layak menjadi perhatian. Perhatian yang teriring keprihatinan. Perhatian saya sampai pada kesimpulan bahwa kemanusiaan itu hanya satu. Kemanusiaan bagi ummat manusia yang memang satu – sesama ummat manusia. Dengan keyakinan ini pula pengertian sekaligus penerimaan saya atas Hak-hak Azasi Manusia (HAM) seperti yang dideklarasikan 60 tahun yang lalu. Yakni dideklarasikan oleh lembaga internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) - 10 Desember 1948. 

Keperhatian teriring keprihatinan itu menjadi sangat jelas diuraikan seperti dalam teks bahasa Indonesianya yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Jakarta, tahun 1952.  Dokumen dengan judul : Pernyataan Sedunia Tentang Hak-hak Azasi Manusia itu terdiri dari 30 pasal, dengan butir-butir Mukaddimah nya, yang juga amat bermakna. Sebagai berikut

« Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiyah dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati kemanusiaan, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan agama dan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat jelata. Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha yang terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan. Menimbang bahwa persahabatan antara negara-negara perlu dianjurkan. Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan sekali lagi dalam Piagam kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia dan akan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan dan telah memutuskan akan memajukan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas. Menimbang bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap dan pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan azas, dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan yang benar dari janji ini. »

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itulah maka Majlis Besar PBB memproklamirkan HAM yang terdiri dari 30 pasal itu.

Tiga Puluh Pasal HAM yang pada hakekat atau intinya adalah Hak manusia untuk hidup secara Manusiawi.

Dengan penerimaan akan pengertian seperti itu, maka dalam menilai atau mengapresiasi aktivitas-kreativitas sesosok manusia macam Pramoedya Ananta Toer, bagaimana saya tidak berpihak kepadanya ? Sebaliknyalah terhadap mereka yang berdaya-upaya untuk menjadikannya kambing-hitam dengan penilaian bahwa humanisme Pram adalah anti-humanisme.

Penilaian yang lebih kental sarat tuduhan yang diberikan oleh Ikranagara dalam tulisannya di Suara Pembaruan 30 Oktober 1992 berjudul « Humanisme Dan Antihumanisme » itu tak bisa lain, kecuali merupakan « tabir asap ». Tabir asap yang selaras dengan budaya politik atau politik budaya OrBa paranoia.

Pasalnya ? Semata-mata apa yang dituduhkan ke alamat Pram itu amat bertentangan dengan kenyataan, dengan fakta dari aktivitas-kreativitas Pramoedya sendiri. Jejak langkahnya sejak awal mula sampai akhir hidupnya menunjukkan kekonsistenan dan kekonsekwenan perjuangannya untuk menunaikan kewajiban menjadi manusia. Sikap pendiriannya, pandangan humanismenya, selaras dengan kemanusiaan seperti isi Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia. Dalam kaitan ini, istimewa sekali ada dokmumen bersejarah berupa pernyataannya yang kami turunkan di Majalah Kreasi N° 12 seperti di bawah ini.

*

Pernyataan Pengarang Indonesia
Pramoedya Ananta Toer
Menyambut Hari Hak-Hak Azasi Manusia
10 Desember 1992

S a l a m !
Dalam menyambut Hari Hak-Hak Azasi Manusia – 10 Desember 1992 dengan ini saya,
        Pramoedya Ananta Toer, pengarang Indonesia,
Salah seorang saja di antara sejumlah senasibnya, yang sejak Oktober 1965 sampai Desember 1979 (14 tahun 2 bulan) oleh para penguasa Negara Republik Indonesia dirampas :

a. kebebasan pribadinya ;
b. tenaga kerjanya ;
c. penghidupan untuk diri sendiri dan keluarganya ;
d. hak membela diri dari fitnah dan tuduhan, resmi maupun tidak, tertulis maupun lisan :
e. hak untuk mendapatkan pengadilan yang jujur dan tidak berpihak ;
f. hak milik berupa tanah dan rumah beserta seluruh isinya ;
g. bagian terbaik dari hidupnya yang produktif dan kreatif .

Yang setelah « dilepas » pada Desember 1979 karena « berdasarkan hukum tidak terbukti terlibar G 30 S/PKI » juga tanpa melaui putusan pengadilan diharuskan melaporkan diri pada pihak militer sampai Desember 1992 ini (13 tahun tepat), dan masih ditembah dengan :

a. pembatasan berprofesi, dan pemberangusan terhadap semua buku karangannya,
b. pembatasan dalam menyatakan pendapat dan perasaan pribadinya ;
c. pembatasan dalam bersidang dan berorganisasi dalam masyarakatnya sendiri dan di atas tanah airnya sendiri ;
d. pembatasan dalam hak pilih dan dipilih dalam pemilu ;
e. pembatasan mengadakan perjalanan ke luar negeri maupun di tanah air sendiri ;
f. diskriminasi dengan cara memberikan kode khusus pada kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) yang berbeda dengan warga lainnya,

Merasa perlu menyampaikan :

Bahwa perampasan hak seseorang manusia tanpa melalui putusan pengadilan yang jujur dan tidak berpihak adalah sama dengan menempatkan orang bersangkutan dalam status mati-perdata, alias melecehkan sebagai paria, atau lebih tepatnya : sebagai ternak,
     Mengingat bahwa kewajiban manusia adalah menjadi manusia, sebagaimana diutarakan oleh Multatuli, maka baik yang melakukan perampasan maupun yang menderitakan perampasan hak-hak azasinya sebagai manusia, pada dasarnya telah mengalami degradasi sebagai manusia,

Dengan ini menyatakan :

27 Tahun sudah lebih dari cukup sebagai masa tenggang bagi para penguasa Negara Republik Indonesia dan negara manapun di dunia untuk memulihkan hak-hak azasi manusia sebagai manusia bagi yang mengalami perampasan, baik yang bersifat moril maupun materiel. Waktu tenggang 27 tahun juga terlalu lama bagi yang mengalami perampasan untuk dengan kekuatan dan ketabahan sendiri mendirikan dan mempertahankan sendiri hak-haknya sebagai manusia. Dan bila pihak para penguasa negara memang tidak punya kekuatan dan keberanian moril untuk melaksanakan pemulihan, maka dengan mendirikan dan mempertahankan sendiri hak-hak kami sebagai manusia, sudah berarti bahwa kami membantu para penguasa Negara menjadi manusiawi.

     Sudah bukan jamannya mendepositokan anggapan, bahwa terbentuknya negara kuat harus ditegakkan dengan darah dingin untuk mampu melakukan penistaan dan perampasan hak-hak azasi rakyatnya sendiri melalui istem dan aparat kekerasan, karena negara yang kuat adalah karena setiap warganya kuat dan berani. Sebab, bila terjadi mara bahaya, seluruh rakyat jua akan menjawabnya.

     Dan sudah usang pula untuk terus-menerus berdalih-dalih agar opini dunia percaya bahwa hak-hak azasi di Indonesia « dihormati sesuai dengan ciri-ciri khas budaya bangsa », padahal semua itu cuma rekayasa politik yang tidak lain maksudnya untuk membenarkan pelanggaran hak-hak azasi manusia terhadap warganegaranya sendiri demi mempertahankan kekuasaan, dan berbagai demi lainnya.

     Pada kesempatan ini juga kami serukan kepada para penguasa negara manapun agar melepaskan mentalitas tidak terpuji menggunakan kekerasan terhadap para demonstran dan pemogok karena pada dasarnya mereka hanya menginginkan dialog karena keresahan sosial-ekonomi yang mereka deritakan. Kita patut bergembira bila ada segolongan masyarakat yang berani unjuk rasa dan mogok. Sejarah mengajarkan, bahwa para pejuang kemerdekaan nasional telah mendidik rakyat untuk berani, bukan saja berani berargumentasi, tertutup atau terbuka, untuk menentang kolonialisme dan imperialisme, juga melawannya, yang mencapai puncak perkembangan keberanian dalam kurun revolusi. Maka adalah tidak etis bila setelah jadi bangsa merdeka melalui gebuk dan bedil orang diajar takut menyatakan pendapat dan perasaannya. Terutama semua bentuk kekerasan agar dihentikan di Timor Timur, mengingat Indonesia melalui Presiden RI  pertama di hadapan Sidang Umum PBB dengan pidatonya « To Build the World Anew » telah menyatakan, bahwa Indonesia tidak punya ambisi teritorial.

     Sudah bukan waktunya lagi melakukan/mengalami perampasan hak-hak azasi sebagai manusia di bagian mana pun di dunia ini, mengingat hak-hak azasi adalah mahkota hidup setiap individu. Itu pula gunanya ada hukum, (dan Negara Indonesia konon negara hukum), agar tak terjadi tabrakan kepentingan antara-individu dengan hak-haknya sebagai manusia.

     Semoga yang terbaik saja datang pada kita semua.

Dengan hormat,
(ttd)
Pramoedya Ananta Toer

Jakarta, 7 Desember 1992.

*

Demikian sepenuhnya bahan dokumentasi penting berupa pernyataan Pramoedya Ananta Toer dalam rangka memperingati Hari Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia – 10 Desember 1992 yang kami turunkan di Majalah Kreasi N° 12, Januari 1993. Halaman 6 sampai dengan halaman 9. *** (03.12.2008)

Catatan :
SPBB ini masih akan dilanjutkan ke nomor (12), dengan uraian soal yang masih menjadi persoalan lainnya.
Majalah Sastra dan Seni Kreasi terbitan Stichting Budaya, Amsterdam, Nederland. ISSN-0923-4934. Editor : A. Kohar Ibrahim.

 

Anda sedang menggunakan Internet Explorer 6 (IE6).

Browser anda Sebaiknya di upgrade ke version 7 Internet Explorer (IE7)

Free Update silahkan kunjungiInternet Explorer 7 worldwide page.